Negara Meritokrasi dalam Filsafat Politik Plato

Kalau sebuah negara (meritokrasi?) yang bisa berkuasa atau jadi pejabat hanya orang-orang yang punya kekayaan dan duit, saya pastikan yang tidak punya duit hanya jadi pesuruh atau kuli.

Kenapa banyak sekali korupsi akhir-akhir ini yang terungkap? Ada yang mengatakan karena biaya politik mahal, jadi harus mengembalikan modal atau mengumpulkan modal untuk berkompetisi selanjutnya. Kalau dipikir-pikir, pendapat orang-orang ini benar juga. Dan ada orang desa yang polos bilang, “uang itu enak.”

Di sini saya ingin membicarakan pikiran politik Plato. Mari berfilsafat. Kadang dalam sehari-hari kita sering mendengar, kebaikan itu apa sih? Terus yang baik harus gimana? Kalau semua pertanyaan dasar ini sudah terjawab, baru ke hal yang lebih: “negara yang baik itu harus seperti apa sih?”

Nah, di sini akan banyak kegaduhan. Orang-orang yang sering menenteng bendera palu arit akan lantang berucap, negara yang baik ya komunisme, semua orang bisa menikmati kekayaan negara dan dibagi sama rata sesuai kebutuhannya. Yang punya pikiran agak liberal dan agak kapitalis bilang, “halah, gombal. Itu akan membuat orang malas berkompetisi, jadi mirip ternak.”

Di ranah inilah sering terjadi perang cocot (dalam istilah Jawa), adu argumen, bahkan adu sistem persenjataan mutakhir seperti kelakuan blok Barat dan Timur waktu perang dingin. Bahkan sampai jutaan yang mati.

Yang paling parah itu ketika sebuah negara cuma dikuasai elite-elite, entah elite feodal, orang-orang kaya tapi tidak punya proyeksi masyarakat ke depan, elite yang tidak punya cita-cita kerakyatan, atay elite yang terlalu banyak rapat serta minim kerja untuk rakyat. Dan lebih berbahaya lagi kalau hanya sekadar rebutan kekuasaan.

Gaduh, tapi tidak ada dampak lebih baik. Lalu terjadi perdebatan di ranah publik tentang sistem negara meritokrasi.

Meritokrasi adalah sebuah sistem yang menekankan kepada kepantasan seseorang untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu dalam sebuah organisasi. Kepantasan diartikan sebagai kemampuan per se. Tanpa memandang latar belakang etnis, agama, afiliasi politik, atau status sosial mereka.

Mungkin susah ya menerapkan sistem meritokrasi di sini…. Plato pun begitu, dulu sering curhat di buku dan surat-suratnya setelah melihat demokrasi yang begitu gaduh.

Plato sih enak, zamannya belum ada hoax atau konspirasi global. Sekarang gegernya nggak selesai-selesai dan yang digegerkan itu nggak mutu.

Dalam buku Politeia (Republic), buku ke 5, 473d, Plato mengatakan:

Hanya jika para filosof menjadi raja dalam negara, atau jika mereka yang kita sebut raja dan penguasa menjadi filsuf, dan jika kekuasaan dan filsafat menjadi satu di tangan yang sama, maka barulah negara dan juga kemanusiaan dapat terbebas dari segala kekacauan.

Tulisan plato ini begitu sombong, pemimpin harus raja yang filosof, kala nggak raja yang tahu filsafat akan kacau. Mungkin kita perlu menganalisa konteks pemikiran plato ini.

Filsafat zaman Yunani Kuno itu bukan seperti sekarang. Filsafat zaman dulu itu mencakup semua ilmu, baik ilmu alam, ilmu sosial, politik, logika, musik, matematika, dan lainnya.

Sekarang beda, filsafat sama sains sudah pisah. Seorang raja filosof, menurut Plato, harus tahu politik sekaligus seni, moral, hukum. Tanpa itu, dipastikan akan kurang pas dalam membuat kebijakan.

Polis Athena, tempat Plato hidup itu pemerintahannya terbagi dalam tiga lembaga, yaitu assembly, konsul, dan mahkamah. Ketiga lembaga ini mirip legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tapi, ketiga lembaga ini dipegang langsung oleh rakyat.

Bisa dibayangkan gaduhnya seperti apa kalau lagi rapat. Mirip Openbaar Vegadering atau rapat raksasanya organisasi politik zaman Hindia Belanda.

Jadi, di Polis Athena, seorang petani bisa ikut menentukan hukum. Menurut mbah Plato, ini kurang efektif karena semua orang bisa ikut-ikutan meski pengetahuan minim. Ngomong adil atau tidak adil, bagus atau tidak bagus, jadi kurang jelas, karena terlalu gaduh. Makanya Plato curhat seperti  dalam politeia 472c-d:

Apa yang hendak kita cari adalah suatu pola ideal tentang apakah keadilan dan ketidakadilan itu pada dirinya dan menggambarkan seandainya memang ada, seperti apakah orang yang dengan sempurna dikatakan sebagai adil dan seperti apakah orang yang tidak adil itu.

Dengan mengarahkan pandangan kita pada suatu model, maka kita dapat melihat bahwa semakin kita mendekati kesempurnaan itu, maka kita juga mengambil bagian yang semakin besar darinya. Bukankah tujuan kita itu untuk membuktikan bahwa dalam praktiknya model ideal itu dapat diwujudkan?”

Jadi, dasar yang dipakai Plato itu keahlian. Bukan karena dia kaya raya, bos langsung bisa terjun politik. Bukan karena dia keturunan ningrat, bukan karena dia ini atau itu, tapi negarawan.

Apa itu negara yang baik? Menurut Plato, seorang bupati, misalnya, ya dia harus negarawan, tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Seorang pemimpin handal untuk dapet devisa, ya nggak dengan mengirim banyak TKI ke luar. tapi seperti Cina.

https://nalarpolitik.com/negara-meritokrasi-dalam-filsafat-politik-plato/

Read More

Apa Itu Filsafat Politik?

Apa Itu Filsafat Politik?

Kebanyakan debat politik itu dangkal. Jika Anda menginginkan debat yang dangkal, cukup ikuti saja siaran-siaran politik dalam berita. Filsafat politik hanya untuk mereka yang ingin memahami dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan mendalam.

Orang sering memperdebatkan apakah si kaya harus membayar tarif pajak marginal sebesar 40 atau 38 persen. Mereka jarang menanyakan: untuk apa membayar pajak?

Orang sering memperdebatkan apakah upaya nasionalisasi harus dengan mempercepat proses imigrasi, atau berapa banyak imigran yang boleh diterima di sebuah negara. Mereka jarang menanyakan: untuk apa membagi dunia ke dalam negara-negara bangsa dengan perbatasan teritorial yang super-ketat? Jika saya ingin menyewa orang luar negeri untuk saya pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, misalnya, apa alasan Anda untuk melarang saya?

Orang sering memperdebatkan apakah daerah-daerah pemilihan harus dibentuk atau apakah para pemilih harus diwajibkan menunjukkan kartu identitasnya saat memilih. Mereka jarang menanyakan: mengapa kita sesama warga negara—yang sebagian besar tidak tahu apa-apa tentang politik—harus memutuskan siapa yang akan memimpin negara? Mengapa tidak, katakanlah, membatasi hak pilih untuk orang-orang yang lulus ujian kewarganegaraan saja, atau yang mampu menunjukkan pemamahan mendasar tentang ekonomi dan sejarah yang boleh ikut memilih?

Orang sering memperdebatkan apakah perusahaan besar yang bangkrut harus mendapatkan bantuan. Mereka memperdebatkan apakah pemerintah lokal bisa menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan tanah dari orang miskin ke investor. Mereka jarang menanyakan: mengapa kita harus membiarkan perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya untuk tetap tinggal di sebuah wilayah? Mengapa ada orang yang bisa mengklaim tanah sebagai milik pribadinya? Mengapa tidak menyatakan bahwa dunia dan semua sumber daya alam di dalamnya adalah milik semua orang secara setara?

Orang sering memperdebatkan apakah aparat kepolisian itu brutal atau kasar, dan apa yang bisa dilakukan agar kepolisian bisa lebih bersahabat dengan warga sipil. Mereka jarang menanyakan: untuk apa sebuah pemerintahan? Pemerintah mengklaim monopoli atas penggunaan kekerasan guna menciptakan dan menegakkan aturan. Jika tidak demikian, untuk apa kita menginginkan sebuah monopoli melalui kekuasaan koersif? Mengapa saya tidak bisa memilih polisi mana yang akan melindungi saya, sama seperti saya bisa memilih tempat untuk berbelanja pakaian atau makanan?

Filsafat politik adalah cabang filsafat yang menghendaki dan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam ini. Ada banyak pertanyaan lainnya: Mana yang lebih penting, individu atau komunitas secara keseluruhan? Pemerintah semacam apa, jika ada, yang seharusnya kita miliki, dan apa yang seharusnya diizinkan dan dilarang untuk warga?

Apakah kita memiliki kewajiban moral untuk mematuhi hukum dan perintah pemerintah? Hak apa yang dimiliki orang dan mengapa?

Bisakah orang diizinkan untuk memiliki properti pribadi? Jika mereka tidak memiliki properti yang cukup untuk menjalani hidup yang lebih baik, haruskah pemerintah menyediakannya melalui program kesejahteraan yang pendanaannya bersumber dari hasil pajak?

Lihat juga: Apa Itu Libertarianisme?

Bisakah orang bebas memilih apa yang ingin dimakan, bagaimana menjalani hidup, apa yang harus diyakini, apa yang harus dikatakan, atau apa persyaratan agar semua itu bisa direalisasikan? Apakah penting bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan? Haruskah kita memastikan bahwa semua orang harus sukses? Haruskah orang diizinkan untuk beremigrasi secara bebas?

Kapan, jika pernah, perang bisa dibenarkan? Mana yang lebih penting, kebebasan atau kesetaraan? Apa sebenarnya kebebasan itu? Dari aspek atau sudut pandang keadilan yang mana orang harus setara?

Kita bisa hidup secara damai jika kita menerima dan hidup berdasar aturan yang diterima secara umum. Saya tidak ke rumah Anda untuk minum bir Anda, dan Anda tidak merebut mobil saya dari tempat parkir. Ketika kita tiba di persimpangan empat, kita tahu apa yang harus dilakukan. Saya tidak melarang Anda untuk membiarkan anak-anak Anda bermain Minecraft, dan Anda tidak melarang saya untuk mengonsumsi es krim. Anda tidak memaksa saya untuk ke gereja, dan saya tidak memaksa Anda untuk membenci saya.

Hidup kita diatur oleh aturan-aturan seperti itu, yang jarang kita perhatikan atau pikirkan. Para ekonom menyebut pelbagai aturan kehidupan sosial itu sebagai “pranata”.

Pranata adalah aturan main yang menyusun kehidupan kita bersama. Sebagai contoh, demokrasi dan monarki benar-benar menjadi seperangkat aturan tentang siapa yang harus membuat aturan. Pranata perkawinan adalah seperangkat aturan tentang bagaimana mengarahkan atau mengontrol properti, anak-anak, dan seks. Pranata kepemilikan pribadi adalah seperangkat aturan tentang siapa yang harus menggunakan, memodifikasi, memperdagangkan, dan menghancurkan pelbagai barang-barang eksternal.

Tujuan utama filsafat politik adalah menentukan standar untuk menilai pranata-pranata yang berbeda itu, apakah baik atau buruk, adil atau tidak adil.

Beberapa orang mungkin berpikir bahwa mereka tidak terlalu membutuhkan filsafat politik: “Siapa yang peduli mendiskusikan pengertian keadilan? Saya pragmatis. Saya hanya ingin tahu apa yang sudah berhasil saja.”

Tetapi ini bukanlah cara untuk menghindari filsafat politik; hal itu tak lebih sebagai cara yang dogmatis. Lagi pula, sebelum kita bisa melakukan “apa yang berhasil”, kita terlebih dahulu harus tahu apa yang benar-benar sudah berhasil.

Lihat juga: Negara Meritokrasi dalam Filsafat Plato

Saya melihat sistem di mana orang miskin dan orang kaya semakin kaya dan berpikir, “Ini berhasil!” Seorang teman melihat sistem yang sama, melihat kesenjangan pendapatan antara orang miskin dan orang kaya, dan berpikir, “Tidak berhasil”. Kita semua bisa menggebrak meja dan menyebut diri kita pragmatis. Tetapi, pada akhirnya, kita berbeda bukan oleh kurangnya pragmatisme kita, tetapi karena filsafat politik kita yang berbeda.

John Rawls, filsuf politik abad ke-20, mengatakan bahwa teori keadilan adalah tentang menetapkan hak dan kewajiban serta menentukan distribusi manfaat dan beban kerja sama sosial yang tepat. Apa yang membuat filsafat politik jadi berbeda satu sama lain terletak pada perbedaan cara pandang mengenai konsep hak dan kewajiban, prinsip dalam menentukan distribusi manfaat dan beban yang tepat, dan yang paling mendasar, pandangan tentang masyarakat.

Tujuan filsafat politik adalah untuk memperkenalkan beberapa teori utama tentang keadilan, untuk melihat sejumlah argumen yang diajukan para filsuf dalam melawan teori-teori itu, serta untuk membantu Anda menjadi lebih bijaksana dan teliti dalam berpikir. Intinya, filsafat politik memberi Anda lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.

*Diterjemahkan dari Introduction to Political Philosophy

Read More